5 kasus pelanggaran etika bisnis di indonesia

 

 

5 KASUS ETIKA BISNIS DI INDONESIA 2021

 

1.    Pelanggaran Kode Etik Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial COVID-19

Tindakan korupsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam sistem kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan ilegal dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Serupa dengan kasus yang baru saja terjadi yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19 oleh Juliari Batubara. Pada kasus tersebut terindikasi adanya aliran dana sebesar 17 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia. Anggaran dana bantuan sosial yang sudah direncanakan oleh Kemenkeu untuk dialokasikan oleh Kementerian Sosial untuk didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat guna kepentingan pemulihan COVID-19.

Dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara ini jika ditelisik lebih dalam disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Seorang pejabat publik memiliki nilai etika yang harus ditaati selama menjabat sebagai seorang pemimpin atau pejabat publik. Salah satu nilai etika atau kode etik yang harus ditaati adalah anti korupsi. Juliari P Batubara secara bersih memiliki harta sebesar 48 miliar yang sudah terpotong dengan hutang yang dimilikinya. Harta serta kekayaan yang dimiliki oleh Juliari P Batubara berasal dari bidang tanah dan bangunan yang hartanya tersebut terdiri dari warisan, hibah, dan hasil sendiri.

2. Kasus Pelanggaran PT. Garuda Indonesia

Contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang terakhir datang dari pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN bidang transportasi paling terkenal di negara ini, yaitu PT. Garuda Indonesia. Kasus ini berawal ketika ditemukannya status plat merah dari saham perusahaan ini yang ada di dasar Bursa Efek Indonesia.

Hal ini membuat para pemegang saham menjadi sangat marah sebab kasus tersebut masuk ke dalam kasus penipuan yang sangat fatal. Memiliki status plat merah memiliki arti bahwa saham yang dimiliki oleh perusahaan kualitasnya tidak baik dan digunakan sebagai mainan oleh kalangan trader bursa.

Jadi itulah beberapa pembahasan contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya dari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sebenarnya dari contoh kasus tersebut dapat di ambil pelajaran bagaimana cara mencari solusi dari setiap permasalahan sehingga diharapkan pelanggaran seperti itu tidak terulang kembali.

 

 

 

3.   Kasus Pelanggaran Perusahaan Uber

Perusahaan Uber sudah seringkali terlibat dalam kasus pelanggaran, mulai dari kasus ringan sampai kasus yang cukup berat. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Uber ini cukup merusak brand imejnya di kalangan masyarakat, sebab mereka bahkan sempat dilarang beroperasi oleh pemerintah London.

Kasus ini bermula ketika mantan karyawan Uber, yakni Susan Fowler menyatakan kepada publik bahwa perusahaan memiliki budaya pelecehan seksual yang begitu mendarah daging. Karena dugaan tersebut begitu mencengangkan, maka Uber pun mengalami periode kesengsaraan dan membuatnya harus menyerahkan mayoritas pangsa pasarnya pada perusahaan lain yaitu Lyft.

4.  Kasus Alphabet dan Facebook

Di tengah spekulasi bahwa berita hoax yang tersebar di media sosial mungkin telah mempengaruhi pemilu AS 2016, Perusahaan raksasa seperti Facebook dan Google memilih mengabaikan kemungkinan itu.

Namun itu berubah pada tahun 2017, dengan Facebook dan Google – yang memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penempatan iklan – keduanya mengatakan bahwa mereka telah menemukan akun yang terikat dengan pemerintah Rusia.

1.    Facebook melaporkan sekitar 3.000 iklan yang terkait dengan Kremlin yang bertujuan untuk membagi negara yang telah dibeli pada platformnya.

2.    Google, sementara itu, menemukan puluhan ribu iklan yang dibeli oleh entitas terkait Rusia di YouTube dan Gmail.

3.    Twitter juga mengungkapkan bahwa outlet berita yang dibayar oleh pemerintah Rusia, Rusia Today, telah menghabiskan $ 274.000 dalam iklan di platform pada tahun 2016.

Twitter, Facebook, dan Google masih menyelidiki berapa banyak aktivitas Rusia yang ada di platform mereka. Menambah masalah besar teknologi besar: Kongres tampaknya mengambil sikap lebih keras terhadap sektor ini, dengan beberapa di Capitol Hill mempertanyakan cara mereka membuat user terus datang kembali .

 

 

5.  General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation atau yang disingkat GDPR adalah regulasi yang mengatur tentang privasi pengguna internet. Aturan ini disahkan pada tahun 2018 lalu.

Tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita berselancar di internet kita selalu dilacak oleh pemilik website. Pelacak tersebut disebut cookies.

Di Eropa hal ini menjadi concern mereka. Oleh karena itu semua website yang menerima pengunjung dari Eropa harus memberikan notifikasi kepada pengunjung bilamana mereka mau melacak pengunjung mereka.

Jikalau webmaster / pengelola aplikasi tidak memberikan notifikasi dan pilihan kepada pengunjung ketika melacak pengunjung, mereka bisa dikenai sanksi yang cukup besar.